Gaji UMR Timor Tengah Selatan-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Timor Tengah Selatan 2022 Terupdate
Kabupaten / Kota | UMP UMK Provinsi 2021 | UMP UMK Provinsi 2022 |
Timor Tengah Selatan | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sikka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Flores Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Belu | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ende | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Alor | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Lembata | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ngada | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Malaka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Rote Ndao | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sabu Raijua | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Nagekeo | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Barat Daya | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Tengah | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Timor Tengah Utara | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kota Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawan mereka.
Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan mendapat penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Timor Tengah Selatan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .