Gaji UMR Tana Toraja- Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum UMR / UMK. Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari UMK yang berlaku.
Pasalnya memang Sekolah setingkat SMK adalah termasuk sekolah dasar, sehingga mayoritas lulusan SMK hanya bisa mendapat gaji UMK. Dan hanya sedikit sekali yang beruntung mendapat diatas UMK.
Lantas jika ingin bekerja di wilayah ini, berapa gaji UMR-nya ?
Gaji UMR Tana Toraja 2021 2022 Terbaru
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 (Mengikuti UMP) | UMR UMK 2022 (Mengikuti UMP) |
Kabupaten Tana Toraja | Rp3.165.000 | Rp3.165.876 |
Gaji UMR Tana Toraja 2022 adalah Rp3.165.876 atau setara 876 Rupiah lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang Rp3.165.000. Untuk UMK Tana Toraja memang hanya bisa disesuaikan dengan UMP yang berlaku. Karena memang belum bisa menetapkan UMK sendiri.
Tidak seperti Gaji UMR Kota Makassar yang sudah bisa mandiri tidak mengikuti UMP. Mayoritas Kabupaten di Sulawesi Selatan memang masih ikut UMP, tak terkecuali denga Tana Toraja.
Sebagai Pembanding,
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Artikel Lainnya
Daftar Gaji Karyawan PT Keihin Indonesia
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Gubernur yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja Anda termasuk orang dengan gaji UMR 3.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 3.5 – 4 juta. Jika kamu memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3 juta, Jikalau memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Tana Toraja, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .