Gaji UMR Tana Tidung-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka besaran gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.

Nah jika Anda sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Tana Tidung 2021 2022 Terupdate

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan mereka.

Selain itu, setiap kabupaten juga memiliki standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di wilayah tersebut.

Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK

Orang yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat gaji cuma 3.8 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi buruh yang menerima upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Tana Tidung, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .