Gaji UMR Sumenep-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran gaji yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah apabila kamu sedang mencari informasi mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Sumenep 2021 Terbaru
Wilayah | UMR 2020 | UMR 2021 |
Situbondo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Sumenep | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Sampang | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Bangkalan | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Bondowoso | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Gresik | Rp 4.197.030 | Rp 4.297.030 |
Jember | Rp 2.355.662 | Rp 2.355.662 |
Bojonegoro | Rp 2.016.780 | Rp 2.066.781 |
Kediri | Rp 2.008.504 | Rp 2.033.504 |
Lamongan | Rp 2.423.724 | Rp 2.488.724 |
Lumajang | Rp 1.982.295 | Rp 1.982.295 |
Jombang | Rp 2.654.095 | Rp 2.654.095 |
Magetan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Madiun | Rp 1.913.321 | Rp 1.951.588 |
Nganjuk | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Mojokerto | Rp 4.197.787 | Rp 4.297.787 |
Ngawi | Rp 1.913.321 | Rp 1.950.510 |
Pamekasan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Pasuruan | RP 4.190.133 | Rp 4.290.133 |
Pacitan | Rp 1.913.321 | Rp 1.961.154 |
Probolinggo | Rp 2.503.265 | Rp 2.553.265 |
Blitar | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Sidoarjo | Rp 4.193.581 | Rp 4.293.581 |
Ponorogo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Banyuwangi | Rp 2.314.278 | Rp 2.314.278 |
Trenggalek | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Tuban | Rp 2.532.234 | Rp 2.532.234 |
Tulungagung | Rp 1.954.844 | Rp 2.010.000 |
Kota Batu | Rp 2.794.800 | Rp 2.819.801 |
Kota Blitar | Rp 1.954.635 | Rp 2.004.705 |
Kota Kediri | Rp 2.060.925 | Rp 2.060.295 |
Kota Madiun | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Kota Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Kota Mojokerto | Rp 4.179.787 | Rp 4.279.787 |
Kota Pasuruan | Rp 2.794.801 | Rp 2.819.801 |
Kota Probolinggo | Rp 2.319.796 | Rp 2.350.000 |
Kota Surabaya | Rp 4.200.479 | Rp 4.300.479 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kota juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Sumenep, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .