Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa – Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP beserta Gubernur NTB, telah resmi menerima dan memutuskan gaji UMR Sumbawa pada november 2021.
Penetapan tersebut berbarengan dengan penetapan UMP dan UMK seluruh kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini juga resmi dituangkan kedalam Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 561-719 tahun 2021 tentang nominal UMP & UMK NTB 2022.
Gaji UMR Sumbawa 2022 Terbaru
Sesuai dengan surat yang telah di keluarkan oleh Gubernur NTB, gaji UMR Sumbawa disetujui naik menjadi Rp2.227.172, dari yang asalnya di 2021 sebesar Rp2.201.613. Kenaikan sebesar 25 ribuan ini setara dengan satu koma enam belas persen, atau sesuai rata rata kenaikan UMK 2022 di seluruh Indonesia. Berikut rincian nya :
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
Lombok Utara | Rp2.184.485 | Rp2.187.171 |
Sumbawa | Rp2.201.613 | Rp2.227.172 |
Dompu | Rp2.187.562 | Rp2.199.610 |
Bima | Rp2.225.000 | Rp2.243. 371 |
Lombok Tengah | Rp2.192.987 | Rp2.202.958 |
Lombok Barat | Rp2.184.485 | Rp2.203.328 |
Sumbawa Barat | Rp2.278.710 | Rp2.316.279 |
Kota Bima | Rp2.225.000 | Rp2.265.367 |
Kota Mataram | Rp2.184.485 | Rp2.416.953 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan mereka.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat untuk membentuk tim survey.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut selama 1 bulan lamanya.
Cek Juga :
- UMR Kota Makassar 2022
- UMR Lombok Tengah Naik Berapa ?
- Gaji UMR Lombok Timur Berapa Ya ?
- Berapa UMR Lombok Barat ?
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Namun semenjak adanya UU Omnibus Law, ada beberapa perbedaan terkait proses penetapan UMR.
Landasan Dan Aturan UU Untuk istilah UMR dan UMK
Berdasarkan Peraturan Menteri Tahun1999 menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Lalu, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana isinya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP Dan UMK ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Adapun untuk prosesnya akan dilakukan sidang.
Baca Juga :
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 5.2 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang mendapat upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sanksi Bagi Pelanggar Sistem UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Sumbawa, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .