Gaji UMR Sumba Barat-Usai mendapat pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka besaran upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari info mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Sumba Barat 2022 Terbaru
Kabupaten / Kota | UMP UMK Provinsi 2021 | UMP UMK Provinsi 2022 |
Sumba Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Nagekeo | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Flores Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Belu | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ende | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Alor | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Lembata | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ngada | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Malaka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Rote Ndao | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sabu Raijua | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sikka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Barat Daya | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Tengah | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Timor Tengah Selatan | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Timor Tengah Utara | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kota Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawannya.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga memiliki standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru nanti, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat gaji cuma 3.8 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi buruh yang mendapat gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Sumba Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .