Gaji UMR Sukabumi-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, biasanya para lulusan SMK sederajat bakal mencoba mencari pekerjaan. Mereka bakal mencari wilayah dengan UMR tinggi biar gajinya juga tinggi.
Namun tak jarang pula, ada yang mencoba bertahan didaerah sendiri dan hanya mencari tahu UMR wilayahnya sendiri.
Untuk itu, bagi yang berdomisili wilayah Sukabumi, maka bisa baca artikel ini. Karena admin bakalan membahas mengenai Gaji UMR Sukabumi 2022 Secara rinci.
Gaji UMR Di Sukabumi 2022
Berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi dan pemerintah terkait, gaji UMR UMK Sukabumi adalah masih sama dengan tahun terdahulu, yaitu Rp3.125.444 . Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel di bawah ini:
| Kabupaten | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2021 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444 | Rp3.125.444 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.
Seperti yang terjadi pada Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi yang sama sama menyandang nama Sukabumi. Namun karena tingkat ekonomi berbeda. Maka besaran gaji UMR nya pun beda. Bedanya cukup jauh lagi. Cek Gaji UMR Kota Sukabumi.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mengumpulkan informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain nya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru kemudian, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaran nya akan langsung diserahkan ke bupati untuk ditetapkan melalui Undang Undang agar nanti dapat dipatuhi pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Baca Juga
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan memperoleh gaji cuma 3.9 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang mendapat upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Sukabumi, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
