Gaji UMR Sinjai- Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka nominal upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh beragam tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari info tentang gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Sinjai 2021 2022 Terupdate
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 (Mengikuti UMP) | UMR UMK 2022 (Mengikuti UMP) |
Kabupaten Sinjai | Rp3.165.000 | Rp 3.165.876 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawan mereka.
Cek Juga UMR Soppeng | UMR Parepare | UMR Wajo | UMR Toraja Utara | UMR Takalar
Selain itu, setiap kabupaten juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3.8 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi pekerja yang mendapat upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Sinjai, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .