Gaji UMR Sikka-Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka besaran upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, apabila Anda sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Sikka 2022 Terupdate
Kabupaten / Kota | UMP UMK Provinsi 2021 | UMP UMK Provinsi 2022 |
Manggarai Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sikka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Flores Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Belu | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ende | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Manggarai | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Alor | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Lembata | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Ngada | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Malaka | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Rote Ndao | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sabu Raijua | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Nagekeo | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Barat | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Barat Daya | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Tengah | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Sumba Timur | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Timor Tengah Selatan | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Timor Tengah Utara | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
Kota Kupang | Rp 1.950.000 | Rp 1.975.000 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kota juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat gaji cuma 4 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Sikka, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .