Gaji UMR Serang- Kabupaten Serang merupakan suatu wilayah yang dekat Ibu Kota dan dekat dengan kawasan perkotaan Jabodetabek. Sehingga jumlah penduduk dan tingkat ekonominya juga lumayan tinggi. Sebab emang daerah penyangga perkotaan.
Lantas dengan semua itu, kira kira Gaji UMR Serang berapa yah ? Ok mari kita lihat.
Daftar Gaji UMR Di Serang 2022 Dan Sekitarnya
| Wilayah | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 | Status |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Lebak | Rp2.751.313 | Rp2.773.590 | Naik |
| Kabupaten Serang | Rp4.215.180 | Rp4.215.180 | Tetap |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2.800.292 | Rp2.800.292 | Tetap |
| Kabupaten Tangerang | Rp4.230.792 | Rp4.230.792 | Tetap |
| Kota Cilegon | Rp4.309.772 | Rp4.340.254 | Naik |
| Kota Tangerang | Rp4.262.015 | Rp4.285.798 | Naik |
| Kota Serang | Rp3.830.549 | Rp3.850.526 | Naik |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4.230.792 | Rp4.280.214 | Naik |
Gaji UMR Serang 2022 ternyata tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021. Oleh sebab itu nominalnya masih Rp4.215.180. Tapi ini juga sudah termasuk besar, soalnya hanya berbeda sedikit dengan kawasan perkotaan. Misalkan dengan Kota Tangerang hanya berbeda puluhan ribu saja.
Dalam tata urutan se Provinsi Banten, Serang menempati urutan ke-5 dalam hal besaran UMR. Ini tentu merupakan hal bagus, yang artinya tingkat ekonominya bagus. Sehingga UMR-nya gede.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai dengan peraturan, penetapan UMR/UMK didasarkan pada angka KHL dalam wilayah tersebut. Adapun KHL sendiri di peroleh dari hasil survey sebuah tim yang bernama Dewan Pengupahan Provinsi.
Adapun hal hal apa saja yang menjadi pertimbangan angka KHL adalah ada 60 jenis items. Yang mana terdiri dari :
- Makanan & Minuman (11 items)
- Sandang (13 items)
- Perumahan (26 items)
- Pendidikan (2 item)
- Kesehatan (5 items)
- Transportasi (1 item)
- Rekreasi dan Tabungan (2 item)
Nah kebutuhan kebutuhan tersebut dihitung untuk 1 bulan. Dan setelah ketemu berapa biayanya, maka akan dijadikan sebagai KHL (Kehidupan Hidup Layak)
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun ditahun berikutnya diganti menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 tahun 2000. Yang isinya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti nama menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Kemudian untuk penetapan UMK tahun 2022 didasarkan kepada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP/UMK ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Dalam hal penetapan UMK 2022 disahkan oleh Gubernur Banten pada 30 November 2021 dan mulai berlaku saat 1 januari 2022.
Artikel Terkait
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski upah Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh serta ada atau tidaknya uang lembur.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat gaji cuma 4.1 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Sesuai dengan UU Cipta Kerja yang telah disahkan tahun 2020. Kontrak kerja untuk karyawan sangat bervariasi, ada yang 1 Tahun, 2 Tahun dll. Ini tinggal diterapkan sesuai kebijakan dan kebutuhan perusahaan. Dan untuk perpanjangan pun, karyawan diberi hak untuk diperpanjang kontrak, jika kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Serang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
