Gaji UMR Semarang-Usai mendapat pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Semarang 2022 Terbaru
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Artikel Lainnya :
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 4 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang menerima upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Semarang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .