Gaji UMR Polewali Mandar-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka nominal upah yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Polewali Mandar 2022 Terbaru
KABUPATEN / KOTA | UMR UMK 2021 (SESUAI UMP) | UMR UMK 2022 (SESUAI UMP) |
Kabupaten Polewali Mandar | Rp 2.678.863 | Rp 2.678.863 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kota juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru nanti, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan gaji cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang mendapat gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Polewali Mandar, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .