Gaji UMR Pidie Jaya-Setelah menempuh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal upah yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah jika Anda sedang mencari informasi tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Pidie Jaya 2021 Terbaru

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada karyawan mereka.

Tak hanya itu, setiap kabupaten juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.

Baru kemudian, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK

Orang yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan memperoleh penghasilan cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Pidie Jaya, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .