Gaji UMR Pati-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah apabila Anda sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Pati 2021 Dan 2022 Terbaru
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.
Selain itu, setiap kota juga memiliki standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Artikel Lainnya :
Gaji UMR Magelang 2021 Dan UMK 2022
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan penghasilan cuma 3.8 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Pati, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .