Gaji UMR Pangkajene dan Kepulauan- Sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya tenaga kerja, mengetahui umr di berbagai daerah adalah suatu hal yang penting. Karena dengan tahu seberapa besar nilai UMR di suatu daerah, kita bisa memilih mau kerja di daerah mana. Apakah akan tetap di kota sendiri atau malah merantau.
Gaji UMR Pangkajene dan Kepulauan 2022
| Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 (Mengikuti UMP) | UMR UMK 2022 (Mengikuti UMP) |
| Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | Rp3.165.000 | Rp 3.165.876 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawannya.
Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Cari Juga Gaji UMR Luwu Utara | UMR Selayar | Gaji UMR Luwu 2022
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Baca Juga UMR JenePonto | UMR Gowa | UMK Enrekang 2022
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan gaji cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
