Gaji UMR Pangandaran- Setelah memperoleh pendidikan yang cukup, maka tahap selanjutnya adalah mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Nah bagi para lulusan SMK Sederajat biasanya akan mulai mencari perihal Gaji UMR di wilayah masing masing. Agar nantinya bisa ada gambaran mau kerja dimana.
Untuk Anda yang tinggal di kawasan Pangandaran, maka Anda harus mencari informasi mengenai berapa Gaji UMR Pangandaran, agar Anda bisa mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan di wilayah sendiri atau harus merantau untuk mencari UMR yang lebih tinggi.
Nah apabila Anda belum tahu berapa UMR Pangandaran ? Maka admin besargaji.com akan memberitahukan Anda.
Gaji UMR Kabupaten Pangandaran 2021 2022
| Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
|---|---|---|
| Kabupaten Pangandaran | Rp1.860.591 | Rp1.884.364 |
Pada Tanggal 30 November, Gubernur Ridwan Kamil telah membuat keputusan bahwa Gaji UMR Kabupaten Pangandaran adalah Rp1.884.364. Angka ini membuat Pangandaran mengalami kenaikan UMK Sebesar 24 Ribuan. Yang mana pada tahun lalu memiliki UMR sebesar Rp1.860.591.
Meski mengalami naik, tapi sayangnya Pangandaran termasuk kedalam Kabupaten dengan nilai UMK yang rendah yaitu urutan ke-2 untuk UMR/UMK terendah di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga
Sejatinya, berbeda beda UMR Tiap Daerah adalah normal. Karena tingkat ekonomi di suatu daerah memang berbeda. Seperti yang kita tahu tingkat ekonomi turut menyumbang besar tidaknya UMR di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat ekonomi-nya, maka nilai UMR pun semakin tinggi.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dari Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat.
Kemudian dalam rapat tersebut, akan bersama sama membuat sebuah tim survey, yang tugasnya mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain. Kebutuhan yang dimaksud merupakan kebutuhan untuk 1 bulan.
Baru nanti, anggota tim survey akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan angka, akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Seperti yang di Jawa Barat diputuskan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Dalam istilah UMR dan UMK, maka Landasan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 226 tahun 2000. Yang Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan UMR level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Sedangkan untuk proses perumusan, pencarian dan penetapan UMR akan menggunakan Landasan UU Cipta Kerja Tahun 2020.
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK juga dilakukan oleh Gubernur atas usulan pihak terkait.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan yang akan Anda peroleh bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku.
Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima setiap gajian, dan tunjangan apa saja yang Anda peroleh setiap gajian.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 1.8 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 2 juta. Jika ia mendapat tunjangan atau uang lembur.
Atau bisa juga kamu akan mendapatkan penghasilan cuma 1.6 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja. Apalagi jika orangnya kreatif dan inovatif, maka kemungkinan untuk diperpanjang-nya menjadi lebih besar.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Pangandaran, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .
