Gaji UMR Pakpak Bharat-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran upah yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Pakpak Bharat 2021 Terbaru
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Pakpak Barat | Rp 2.499.423 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Nias Barat | Rp 2,499,423 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawannya.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 3.9 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Pakpak Bharat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .