Gaji UMR Nias Utara-Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari info tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Nias Utara 2021 Terbaru
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Nias Barat | Rp 2,499,423 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah kepada karyawan mereka.
Selain itu, setiap wilayah juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat gaji cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang mendapat upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Nias Utara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .