Gaji UMR Maybrat- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, maka Pemerintah Papua Barat telah menentukan besaran Gaji UMR Se Papua Barat yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022
Adapun untuk besarannya bisa dilihat di bawah ini.
Gaji UMR Maybrat 2022
| Kabupaten / Kota | UMR UMK 2022 (Sesuai UMP) |
| Kabupaten Maybrat | Rp3.200.000 |
Setiap kota/kabupaten memiliki standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang disahkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut. Maka tak heran jika UMR / UMK Maybrat berbeda dengan wilayah lain seperti UMR Yalimo.
Meski UMK dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upah karyawannya. Serta ada atau tidaknya jam lembur.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim yang akan meninjau langsung di wilayah.
Tugas dari tim tersebut adalah melakukan survey untuk mencari tahu mengenai harga makanan & minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.
Baru setelah itu, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat agar dapat diperoleh besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Dan setelah menemukan besaran KHL, maka nominal tersebut akan langsung diserahkan ke pemerintah terkait, untuk ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
Khusus untuk daerah yang belum bisa menetapkan UMR/UMK sendiri, maka besaran nya akan disesuaikan dengan UMP Provinsi.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 226 tahun 2000. Yang isinya menyebutkan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK. Namun untuk pengumuman nya akan dilakukan oleh Gubernur.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi, tunjangan keahlian dan uang lemburan. Atau bisa juga kamu akan memperoleh penghasilan cuma 3.9 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan, telat, tidak masuk dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja yang telah berlaku, biasanya karyawan akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Maybrat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
