Sesuai UMP, Ini Gaji UMR Manokwari Selatan 2022

2 min read

gaji umr manokwari selatan

Gaji UMR Manokwari Selatan- Per Januari 2022, besaran UMR dan UMP di seluruh Indonesia telah berubah. Mengingat pergantian UMR selalu dilakukan per tanggal 1 Januari tiap tahunnya.

Lalu kira kira, berapa nominal gaji umr Manokwari Selatan ? Ok bakal admin kasih tau di bawah ini.

Cek Harga Softcase Murah di sini https://shope.ee/4pfXhDKOw7

Gaji UMR Di Manokwari Selatan

Pemerintah Papua Barat telah menentukan besaran UMP tahun 2022. Mengingat Kabupaten Manokwari Selatan belum bisa menetapkan UMK sendiri, maka nominalnya mengikuti UMP. Berikut besaran UMR Manokwari Selatan sesuai UMP :

Kabupaten / KotaGAJI UMR UMK 2022 (Sesuai UMP)
Kabupaten Manokwari SelatanRp3.200.000

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.

Namun tentunya setiap kota juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tak luput dari pengaruh tingkat ekonomi di suatu kabupaten. Adanya pabrik, jumlah penduduk, dan mayoritas bisnis yang berjalan di suatu daerah akan mempengaruhi besaran UMR.

Artikel Lainnya

Gaji UMR Manokwari 2022

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Hal yang menentukan besaran UMR secara Undang Undang adalah Kehidupan Hidup Layak atau biasa di singkat KHL. Nah, KHL itu adalah kebutuhan masyarakat untuk hidup dengan kebutuhan dasar selama 1 bulan.

Butuh CV Dengan Desain Profesional?
Gunakan Jasa Kami Saja!
Silahkan Pilih Sesuai Selera
Desain 1 https://shope.ee/7zd28OOlhR || Desain 2 https://shope.ee/AK0wuhsjeS

Jadi misal jika dihitung hitung oleh Dewan Pengupahan Provinsi didaerah tersebut KHL-nya adalah 3 Juta, maka UMR akan ditetapkan 3 juta. Inilah yang terjadi juga di wilayah Papua Barat.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Landasan awal sistem UMR adalah Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 226 tahun 2000. Yang isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK

Orang yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK, Lalu disahkan oleh Gubernur.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu dapatkan.

Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan penghasilan cuma 4 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Melainkan hanya pendapatan kotor.

Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi karyawan yang menerima gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Dan untuk masalah kontrak bisa dilihat lebih jelas di Undang Undang Cipta Kerja.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Manokwari Selatan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close
X