Gaji UMR Majalengka- Penetapan UMR Jawa Barat telah dilakukan pada akhir November tahun lalu dan mulai di jalankan sejak tanggal 1 Januari. Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat beserta dinas terkait telah memutuskan UMR Jawa Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021.
Nah dalam surat keputusan tersebut, salah satu yang diputuskan adalah Gaji UMR Majalengka. Karena Majalengka berada di wilayah kerja Ridwan Kamil.
Lantas Berapakah Nominalnya ? Dan Apakah Naik atau Tidak ?
Gaji UMR Di Majalengka 2021 2022
Sesuai dengan isi surat Gubernur, maka telah disahkan kalau Gaji UMR Majalengka 2022 adalah Rp2.027.619 . Angka ini menjadikan UMR Majalengka Naik 18 Ribu dari tahun Sebelumnya. Karena pada tahun kemarin, UMR 2021 hanya Rp2.009.000 saja.
| Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 | Status |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Majalengka | Rp2.009.000 | Rp2.027.619 | Naik |
Cek Daerah Lain
Gaji UMR Kabupaten Pangandaran | UMR Kabupaten Purwakarta |Gaji UMR Kabupaten Subang
Meski UMR Majalengka Naik, tetapi ternyata Majalengka menjadi salah satu kabupaten yang UMR-nya kecil. Pasalnya Majalengka menempati posisi ke-6 dalam hal UMR Paling Kecil di Jawa Barat. Atau bisa dibilang kalau diurutkan dari UMR yang paling besar. Majalengka berada di posisi ke 22 dari 27 Kabupaten.
Tetapi hal ini wajar sih, mengingat Majalengka memang bukan kota Industri seperti Karawang. Melainkan sebuah kota pemungkiman. Jadi UMR-nya juga kecil.
Cek Juga : UMR Cianjur 2022 Berapa ?
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam Kabupaten terkait. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu dalam rapat tersebut akan membentuk tim survey.
Tugas dari tim survey tersebut adalah mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain yang diperlukan masyarakat wilayah tersebut dalam 1 Bulan.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat berdasarkan UU, mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ) yang pas. Lalu, setelah menemukan angka KHL, selanjutnya langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur yang dilakukan dengan melakukan Sidang.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Dalam istilah UMR Dan UMK, maka landasan UU yang dipakai adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 tahun 2000. Yang Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan UMR level 2 berganti menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Lalu untuk proses penetapan dan besaran UMR/UMK akan dilakukan sesuai dengan UU Cipta Kerja yang baru diterbitkan Tahun 2020
Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP dan UMK ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL.
Dalam proses penetapan tersebut, nantinya akan diadakan Sidang dan dilakukan paling lambat setiap akhir November tiap tahunnya.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima atau pun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 2.4 – 2.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan dan uang lembur. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 1.8 juta. Jika Anda mendapatkan banyak potongan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sesuai dengan UU yang berlaku, akan ada batas seseorang untuk dikontrak baik dari segi tahun maupun dari segi berapa kali ia dikontrak. Hal ini bertujuan agar para lulusan baru juga memiliki kesempatan untuk berkarir.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Majalengka, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
