Gaji UMR Lombok Utara- Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang mana wilayahnya termasuk kedalam tingkat perekomian sedang jika dilihat dari banyaknya nominal UMR 2022.
Sesuai dengan judul yang tertera di atas, kali ini admin memang akan membahas mengenai Gaji Minimum di Lombok Utara.
Gaji UMR Di Lombok Utara 2022 Terupdate
Sesuai dengan surat edaran Gubernur NTB, gaji UMR Lombok Utara mengalami kenaikan menjadi Rp2.187.171 dari UMR sebelumnya yang hanya berjumlah Rp2.184.485. Atau bisa dibilang kenaikannya sebesar 3 ribuan.
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
Lombok Timur | Rp 1.825.000 | Rp2.205.000 |
Lombok Utara | Rp 2.184.485 | Rp2.187.171 |
Lombok Barat | Rp 2.184.485 | Rp2.203.328 |
Dompu | Rp 2.187.562 | Rp2.199.610 |
Bima | Rp 2.225.000 | Rp2.243. 371 |
Lombok Tengah | Rp 2.192.987 | Rp2.202.958 |
Sumbawa | Rp 2.028.950 | Rp2.227.172 |
Sumbawa Barat | Rp 2.278.710 | Rp2.316.279 |
Kota Bima | Rp.2.225.000 | Rp2.265.367 |
Kota Mataram | Rp 2.184.485 | Rp2.416.953 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut selama 1 bulan. Baru nantinya akan dihitung angkanya, dan setelah berhasil mendapat angkanya, akan langsung diserahkan ke Gubernur.
Landasan UU Penggunaan UMR dan UMK
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan Angka UMR yang dibutuhkan.
Artikel Lainya : UMR Bima 2022 | Gaji UMR Sumbawa Barat MARET | UMK Kota BIMA
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendaptan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.7 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan memperoleh upah cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Lombok Utara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .