Gaji UMR Lombok Barat telah ditetapkan berbarengan dengan UMR lain se NTB. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 561-719 tahun 2021.
Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh kepala DisnaKerTrans saat dihubungi oleh sejumlah media. Menurutnya kabar tersebut benar, dan keputusan Gubernur NTB itu terjadi pada tanggal 30 November 2021.
Gaji UMR Lombok Barat 2022
Sesuai dengan konfirmasi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Gaji UMR Lombok Barat telah diresmikan sebesar Rp2.203.328. Nominal ini naik 0,86 % dari 2021 yang hanya Rp2.184.485, atau jika dirupiah kan, kenaikannya sekitar 18 ribuan.
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
Dompu | Rp2.187.562 | Rp2.199.610 |
Lombok Barat | Rp2.184.485 | Rp2.203.328 |
Lombok Tengah | Rp2.192.987 | Rp2.202.958 |
Lombok Utara | Rp2.184.485 | Rp2.187.171 |
Sumbawa | Rp2.028.950 | Rp2.227.172 |
Sumbawa Barat | Rp2.278.710 | Rp2.316.279 |
Kota Bima | Rp2.225.000 | Rp2.265.367 |
Kota Mataram | Rp2.184.485 | Rp2.416.953 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada pegawainya.
Dengan adanya aturan gaji sistem UMR, maka ini akan membuat hubungan antara pengusaha dan buruh menjadi lebih baik. Pasalnya dalam proses penetapan upah, dilakukan oleh perwakilan antar keduanya yang didampingi oleh pemerintah juga.
Cek Gaji Perusahaan Besar :
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat untuk membentuk tim survey.
Tugas dari tim survey tersebut adalah mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain yang diperlukan oleh buruh dalam satu bulan di daerah tersebut.
Baru kemudian, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Penggunaan Istialah UMR
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana isinya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Namun pada prakteknya, masih banyak yang menggunakan istilah UMR seperti saya dan Anda. hehehe
Cek Juga :
Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMK dan UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi, lalu akan disahkan menggunakan Surat Keputusan Gubernur.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.9 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti BPJS dan pajak penghasilan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Lombok Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .