Gaji UMR Labuhanbatu Selatan-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh beragam tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah jika Anda sedang mencari info tentang gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Labuhanbatu Selatan 2021 Terupdate
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 4 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Labuhanbatu Selatan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .