Gaji UMR Kutai Barat-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Lalu, apabila Anda sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kutai Barat 2022 Terbaru

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.

Tak hanya itu, setiap wilayah juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.

Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK

Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan gaji cuma 4 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kutai Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .