Gaji UMR Kulon Progo-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.

Lalu, jika kamu sedang mencari mengenai info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kulon Progo 2021 Terupdate

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada karyawan mereka.

Selain itu, setiap kabupaten juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut.

Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK

Penjabat yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat upah cuma 4 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi buruh yang mendapat gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kulon Progo, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .