Gaji UMR Kudus-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besar gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kudus 2021 & 2022 Terupdate
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap kota juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Artikel Lainya :
UMR Kabupaten Klaten 2021 2022
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru setelah itu, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 4 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kudus, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .