Gaji UMR Kotawaringin Barat-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka besar gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.

Nah jika kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kotawaringin Barat 2022 Terupdate

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawannya.

Tak hanya itu, setiap wilayah juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Meski UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.

Baru kemudian, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, undang undang tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK

Penjabat yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat penghasilan cuma 4 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kotawaringin Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .