Gaji UMR Kota Tegal-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Lalu, jika kamu sedang mencari info tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kota Tegal 2021 Dan 2022
WILAYAH | UMR / UMK 2021 | UMR / UMK 2022 |
Kota Surakarta | Rp 2.013.810 | Rp 2.035.720 |
Kota Salatiga | Rp 2.101.457 | Rp2.128.523 |
Kota Tegal | Rp 1.982.750 | Rp 2.005.930 |
Kabupaten Karanganyar | Rp 2.054.040 | Rp 2.064.313 |
Kabupaten Jepara | Rp 2.107.000 | Rp 2.108.403 |
Kabupaten Demak | Rp 2.511.526 | Rp 2.513.005 |
Kabupaten Kendal | Rp 2.335.735 | Rp 2.340.312 |
Kabupaten Klaten | Rp 2.011.514 | Rp 2.015.623 |
Kabupaten Pati | Rp 1.953.000 | Rp 1.968.339 |
Kabupaten Kudus | Rp 2.290.995 | Rp 2.293.058 |
Kabupaten Pemalang | Rp 1.926.000 | Rp 1.940.890 |
Kabupaten Banyumas | Rp 1.970.000 | Rp1.983.261 |
Kabupaten Kebumen | Rp 1.895.000 | Rp 1.906.781 |
Kabupaten Purworejo | Rp 1.905.400 | Rp 1.911.850 |
Kabupaten Rembang | Rp 1.861.000 | Rp 1.874.322 |
Kabupaten Magelang | Rp 2.075.000 | Rp 2.081.807 |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1.988.000 | Rp 1.996.814 |
Kabupaten Pekalongan | Rp 2.084.155 | Rp 2.094.646 |
Kabupaten Sragen | Rp 1.829.500 | Rp 1.839.429 |
Kabupaten Temanggung | Rp 1.885.000 | Rp 1.887.832 |
Kabupaten Semarang | Rp 2.302.797 | Rp 2.311.254 |
Kabupaten Tegal | Rp 1.958.000 | Rp 1.968.446 |
Kabupaten Batang | Rp 2.129.117 | Rp 2.132.535 |
Kabupaten Blora | Rp 1.894.000 | Rp 1.904.196 |
Kota Magelang | Rp 1.914.000 | Rp 1.935.913 |
Kota Semarang | Rp 2.810.025 | Rp 2.835.021 |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1.938.000 | Rp 1.998.153 |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1.920.000 | Rp 1.931.285 |
Kota Pekalongan | Rp 2.139.754 | Rp 2.156.213 |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1.827.000 | Rp 1.839.043 |
Kabupaten Boyolali | Rp 2.000.000 | Rp 2.010.299 |
Kabupaten Brebes | Rp 1.866.722 | Rp 1.885.019 |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1.805.000 | Rp 1.819.835 |
Kabupaten Cilacap | Rp 2.228.904 | Rp 2.230.731 |
Kabupaten Grobogan | Rp 1.890.000 | Rp 1.894.032 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.
Selain itu, setiap wilayah juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat uang sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Artikel Lainnya :
UMK Kota Semarang 2021 Dan 2022
UMK Kota Surakarta 2021 Dan 2022
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru nanti, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan memperoleh gaji cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang menerima gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Tegal, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .