Gaji UMR Kota Surabaya-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka besar upah yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.
Nah apabila kamu sedang mencari informasi mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kota Surabaya 2021 Terupdate
Wilayah | UMR 2020 | UMR 2021 |
Kota Batu | Rp 2.794.800 | Rp 2.819.801 |
Kota Kediri | Rp 2.060.925 | Rp 2.060.925 |
Kota Surabaya | Rp 4.200.479 | Rp 4.300.479 |
Bangkalan | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Bondowoso | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Gresik | Rp 4.197.030 | Rp 4.297.030 |
Jember | Rp 2.355.662 | Rp 2.355.662 |
Bojonegoro | Rp 2.016.780 | Rp 2.066.781 |
Kediri | Rp 2.008.504 | Rp 2.033.504 |
Lamongan | Rp 2.423.724 | Rp 2.488.724 |
Lumajang | Rp 1.982.295 | Rp 1.982.295 |
Jombang | Rp 2.654.095 | Rp 2.654.095 |
Magetan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Madiun | Rp 1.913.321 | Rp 1.951.588 |
Nganjuk | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Mojokerto | Rp 4.197.787 | Rp 4.297.787 |
Ngawi | Rp 1.913.321 | Rp 1.950.510 |
Pamekasan | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Pasuruan | RP 4.190.133 | Rp 4.290.133 |
Pacitan | Rp 1.913.321 | Rp 1.961.154 |
Probolinggo | Rp 2.503.265 | Rp 2.553.265 |
Blitar | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Sidoarjo | Rp 4.193.581 | Rp 4.293.581 |
Ponorogo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Banyuwangi | Rp 2.314.278 | Rp 2.314.278 |
Trenggalek | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Tuban | Rp 2.532.234 | Rp 2.532.234 |
Tulungagung | Rp 1.954.844 | Rp 2.010.000 |
Situbondo | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
Kota Blitar | Rp 1.954.635 | Rp 2.004.705 |
Sumenep | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Kota Madiun | Rp 1.954.705 | Rp 1.954.705 |
Kota Malang | Rp 3.018.530 | Rp 3.068.275 |
Kota Mojokerto | Rp 4.179.787 | Rp 4.279.787 |
Kota Pasuruan | Rp 2.794.801 | Rp 2.819.801 |
Kota Probolinggo | Rp 2.319.796 | Rp 2.350.000 |
Sampang | Rp 1.913.321 | Rp 1.913.321 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawannya.
Selain itu, setiap kota juga memiliki standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru nanti, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan memperoleh penghasilan cuma 3.9 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Surabaya, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .