Gaji UMR Kota Sibolga-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, apabila Anda sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di Indonesia terupdate tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kota Sibolga 2021 Terbaru
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Nias Barat | Rp 2,499,423 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan mereka.
Tak hanya itu, setiap wilayah juga memiliki standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapat penghasilan cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi karyawan yang mendapat gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Sibolga, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .