Gaji UMR Kota Pekalongan-Usai mendapat pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.

Nah jika Anda sedang mencari info mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kota Pekalongan 2021 2022 Terbaru

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pada karyawan mereka.

Artikel Lainnya : UMR Kota Salatiga 2021 Dan UMK Kota Salatiga 2022

Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.

Baru nanti, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK

Penjabat yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan gaji cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Pekalongan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .