Gaji UMR Kota Palembang-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan memperoleh berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah jika kamu sedang mencari informasi tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kota Palembang 2021 Terupdate
Wilayah | UMR UMK 2021 |
Kota Palembang | Rp 3,270,093 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan mereka.
Selain itu, setiap wilayah juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan mendapat gaji sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 3.8 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Palembang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .