Gaji UMR Kota Padangsidempuan 2021 Terupdate, Naik Gak Yah ?

2 min read

Gaji UMR Kota Padangsidempuan-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umk yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besar upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah jika Anda sedang mencari informasi tentang gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kota Padangsidempuan 2021 Terupdate

Wilayah Kabupaten / KotaUMR UMK 2021
Kota Padang SidempuanRp 2,676,209
Kota MedanRp 3,222,556
Toba SamosirRp 2,668,614
LangkatRp 2,710,988
Tapanuli SelatanRp 2,903,042
AsahanRp 2,504,195
Humbang HasundutanRp 2,524,032
DairiRp 2,814,734
Labuhan BatuRp 2,895,289
Deli SerdangRp 3,188,592
KaroRp 3,070,354
Gunung SitoliRp 2,668,614
Labuhanbatu SelatanRp 2,930,970
Kota BinjaiRp 2,614,781
Kota Pematang SiantarRp 2,501,519
Padang LawasRp 2,735,827
BatubaraRp 3,191,570
Kota TanjungbalaiRp 2,822,425
SamosirRp 2,648,577
Tapanuli UtaraRp 2,542,836
Labuhanbatu UtaraRp 2,869,292
Serdang BedagaiRp 2,869,291
Tapanuli TengahRp 2,830,884
NiasRp 2,560,336
Nias BaratRp 2,499,423
Tebing TinggiRp 2,767,874
Padang Lawas UtaraRp 2,767,784
Mandailing NatalRp 2,691,808
Kota SibolgaRp 3,003,922

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawannya.

Tak hanya itu, setiap kota juga memiliki standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.

Baru nanti, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK

Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan upah cuma 3.9 juta. Apabila Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi karyawan yang memperoleh gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Padangsidempuan, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *