Gaji UMR Kota Padangpanjang-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka besaran gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah jika Anda sedang mencari info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kota Padangpanjang 2021 Terupdate

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.

Tak hanya itu, setiap kota juga mempunyai standar UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.

Baru nanti, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK

Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi pekerja yang menerima upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Padangpanjang, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .