Gaji UMR Kota Mataram nampaknya menjadi salah satu yang populer dalam bahasan anak SMK kelas 12 di wilayah NTB, pasalnya Kota Mataram menjadi kota dengan upah minimum tertinggi se provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun untuk nominalnya, Gaji UMR Kota Mataram 2022 tercatat menjadi Rp2.416.953, atau naik sekitar 10 % dari tahun 2021 yang memiliki nominal Rp2.184.485. Untuk rinciannya bisa lihat di bawah ini.
Gaji UMR Kota Mataram 2022 Dan Daerah Sekitarnya
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 |
Kota Mataram | Rp2.184.485 | Rp2.416.953 |
Sumbawa Barat | Rp2.278.710 | Rp2.316.279 |
Sumbawa | Rp2.028.950 | Rp2.227.172 |
Dompu | Rp2.187.562 | Rp2.199.610 |
Bima | Rp2.225.000 | Rp2.243. 371 |
Lombok Tengah | Rp2.192.987 | Rp2.202.958 |
Lombok Barat | Rp2.184.485 | Rp2.203.328 |
Lombok Utara | Rp2.184.485 | Rp2.187.171 |
Kota Bima | Rp2.225.000 | Rp2.265.367 |
Lombok Timur | Rp1.825.000 | Rp2.205.000 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada pegawainya.
Oleh sebab itu, jika UMR Kota Mataram disahkan menjadi Rp2.416.953, maka para pengusaha besar yang memiliki pabrik, wajib memberikan upah standar sesuai UMR, yaitu Rp2.416.953. Dan apabila melanggar bisa kena pasal.
Sebagai Pembanding,
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional di tetapkan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah untuk mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaran angkanya, akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan.
Aturan Penggunaan UMR dan UMK UMP
Sesuai Permenaker RI tahun 1999,menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Namun dalam pelaksanaanya, Penggunaan istilah UMR masih cukup populer di kalangan masyarakat. terutama generasi dulu yang sekarang umur 30an.
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMK dan UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 2.4 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 2.6 – 2.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi maupun uang makan. Atau bisa juga ia hanya akan mendapatkan gaji kisaran 2.2 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan layaknya BPJS.
Masa Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR
Bagi buruh yang menerima upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Mataram, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .