Gaji UMR Kota Gunungsitoli-Setelah memperoleh pendidikan selama dua belas tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka besar gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, jika Anda sedang mencari info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kota Gunungsitoli 2021 Terbaru
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Nias Barat | Rp 2,499,423 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawannya.
Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kabupaten tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para Karyawan di daerah tersebut.
Baru kemudian, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 4 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi pekerja yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Gunungsitoli, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .