Gaji UMR Kota Depok 2022 Naik Jadi Segini

Gaji UMR Kota Depok sudah di tetapkan berbarengan dengan penetapan UMP Jawa Barat oleh Ridwan Kamil Pada 30 November 2021 kemarin. Sudah sesuai aturannya kalau UMR dan UMP ditetapkan secara bersamaan oleh Gubernur aktif.

Untuk besaran UMR-nya, Kota Depok termasuk yang mengalami kenaikan, berikut detailnya.

Gaji UMR Di Kota Depok 2022 Dan 2021

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat, gaji UMR UMK Kota Depok naik menjadi Rp4.377.231 dari yang sebelumnya hanya berjumlah Rp4.339.514. Dengan besaran ini maka jumlah kenaikan UMR Kota Depok adalah Rp37.717 atau setara 0.86 %.

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan mereka.

Baca Juga

Gaji UMR Kabupaten Bandung

Gaji UMR Kota Sukabumi

Besaran Gaji UMR Kota Tasikmalaya

Oleh sebab itu, apabila UMR Kota depok adalah sebesar Rp 4.377.231, maka perusahaan yang berdiri di wilayah Kota Depok wajib memberikan gaji paling minimum sebesar Rp 4.377.231. Adapun untuk jabatan yang minimal strata, maka akan diadakan tunjangan tunjangan sehingga nantinya melebihi UMR.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan angka KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang memilki tugas mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk sebulan hidup layak.

Baru kemudian, anggota tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL yang pas agar nanti dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, undang undang tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker Nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK

Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP UMK adalah Gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan tentu dapat berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.4 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi uang makan. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 4.2 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja.

Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja.

Apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh kesempatan perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Depok, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .