Gaji UMR Kota Cirebon 2022 Dan Sekitarnya

Sejak tanggal 30 November 2021, gaji UMR Kota Cirebon 2022 sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat aktif, Ridwan Kamil. Dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Penetapan UMR tersebut dilakukan secara bersamaan dengan daerah lainnya se Provinsi Jawa Barat. Pada hari itu, UMP Provinsi dan UMK/UMR Kabupaten ditetapkan secara terbuka dan transparan melalui sidang khusus.

Adapun untuk hasilnya di tuangkan kedalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Gaji UMP dan UMR/UMK.

Gaji UMR Di Kota Cirebon 2022 Terbaru

Sesuai Keputusan yang sudah diambil oleh Gubernur, maka Gaji UMR Kota Cirebon adalah sebesar Rp2.304.943. Ini berarti UMR-nya naik Rp33.742 dari tahun 2021 yang sebesar Rp2.271.201. Sementara untuk daerah lain bisa di dilihat di tabel di bawah ini.

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan-nya.

Oleh sebab itu, karena UMR Kota Cirebon adalah sebesar Rp2.304.943. Maka berarti perusahaan perusahaan di wilayah Kota Cirebon wajib memberikan gaji kepada Karyawan-nya paling minimum sebesar Rp2.304.943.

Adapun untuk jabatan jabatan yang lebih tinggi nanti gajinya akan ditambah dengan tunjangan tunjangan lain sesuai kebijakan dan kemampuan perusahaan.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dari Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat untuk membentuk tim survey.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain yang akan digunakan dalam 1 bulan oleh buruh.

Baru nanti, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ) untuk diserahkan ke gubernur. Kemudian Gubernur bersama timnya akan menetapkan UMR/UMK melalui Surat Keputusan Gubernur.

Artikel lainya

Daftar Gaji UMR Kota Depok 2022 Dan 2021

Gaji UMR Kota Sukabumi

Gaji UMR Kota Tasikmalaya

Landasan UU Untuk Penetapan UMR Kota Cirebon

Sesuai Peraturan Menteri RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun di tahun 2000 diganti menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 tahun 2000. Yang Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.

Lalu untuk besaran UMR-nya di dasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Gaji UMP dan UMR/UMK.

Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK

Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mencari angka KHL. Adapun untuk UMR/UMK ditetapkan juga bersamaan dengan UMP oleh Gubernur di wilayah tersebut.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 2.3 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 2.5 – 2.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan dan uang makan. Atau bisa juga mereka akan mendapatkan gaji cuma 2.1 juta. Jika mereka memperoleh berbagai potongan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dll.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi buruh yang mendapat upah UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja dan apabila mendapat kesempatan masa perpanjangan, biasanya hanya 1 sampai 2 kali saja.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Cirebon, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .