Gaji UMR Kota Cilegon- Tahun telah berganti, dan penetapan UMR se Indonesia telah dilakukan. Khusus untuk wilayah Banten, telah diumumkan oleh pemerintah Provinsi Banten pada 30 November 2021. Dan akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022.
Lantas berapakah UMR Kota Cilegon Banten ? mari kita bahas bersama Admin.
Gaji UMR Di Kota Cilegon 2022
| Wilayah | UMR UMK 2021 | UMR UMK 2022 | Status |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Tangerang | Rp4.230.792 | Rp4.230.792 | Tetap |
| Kabupaten Serang | Rp4.215.180 | Rp4.215.180 | Tetap |
| Kota Cilegon | Rp4.309.772 | Rp4.340.254 | Naik |
| Kabupaten Lebak | Rp2.751.313 | Rp2.773.590 | Naik |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2.800.292 | Rp2.800.292 | Tetap |
| Kota Tangerang | Rp4.262.015 | Rp4.285.798 | Naik |
| Kota Serang | Rp3.830.549 | Rp3.850.526 | Naik |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4.230.792 | Rp4.280.214 | Naik |
Sesuai dengan tabel di atas, diketahui gaji UMR Kota Cilegon mengalami kenaikan sebesar 30 ribu menjadi Rp4.340.254. Pada tahun 2021, UMR Kota Cilegon hanya sebesar Rp4.309.772 dan saat 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga menjadi daerah no 1 dengan UMR tertinggi se Banten.
Banyaknya pabrik yang berdiri di wilayah tersebut, menjadi biang utama kenapa UMR menjadi tinggi. Karena jika daerah memiliki pabrik, tentu tingkat perekonomian masyarakatnya pun tinggi. Sehingga biaya hidup pun meningkat dan angka KHL pun menjadi tinggi.
Artikel Terkait
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah untuk mencari informasi mengenai harga makanan, pakaian, sandang, rumah, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh para buruh untuk 1 bulan di wilayah tersebut.
Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ) wilayah tersebut. Lalu setelah menemukan angkanya, akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang. Dan khusus untuk wilayah Banten ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/202.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Lalu aturan tersebut direformasi lagi ke dalam Permenaker No 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Selanjutnya pada tahun 2021 ada aturan lagi berupa PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK
Orang yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Seperti yang terjadi di wilayah Banten, dimana penetapan UMK/UMR dilakukan oleh Gubernur Banten bersama dengan dinas ketenaga kerjaan.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung apakah kamu dapat tunjangan atau tidak, dapat lemburan atau tidak, dan dapat potongan iuran atau tidak.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji antara 4.7 – 5 juta. Jika ia mendapat tunjangan dan uang lembur. Atau bisa juga kamu akan memperoleh penghasilan cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang memperoleh upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki semangat kerja yang bagus dengan skill yang bagus, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Cilegon, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .
