Gaji UMR Kota Bitung-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka besaran gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah apabila Anda sedang mencari informasi mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kota Bitung 2021 & 2022 Terbaru

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawannya.

Selain itu, setiap kota juga memiliki standar UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh upah sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar gaji karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.

Baru setelah itu, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK

Orang yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan memperoleh gaji cuma 4 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi buruh yang mendapat upah UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kota Bitung, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .