Penetapan gaji UMR Kota Bandung telah dilakukan pada 30 November 2022 oleh Gubernur Jawa Barat Aktif, Ridwan Kamil. Penetapan UMR ini dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat.
Adapun dalam penetapan tersebut, ada wilayah yang mendapat jatah kenaikan UMR dan adapula yang tidak mendapat jatah naik, alias tetap seperti 2021.
Lantas bagaimana dengan Gaji UMR Kota Bandung ? Apakah Naik ? Mari kita lihat.
Gaji UMR Di Kota Bandung 2022 Terupdate
Kabupaten / Kota | UMR UMK 2022 |
---|---|
Kabupaten Bandung | Rp3.241.929 |
Kabupaten Bandung Barat | Rp3.248.283 |
Kota Bandung | Rp3.774.860 |
Kota Cirebon | Rp2.304.943 |
Kota Sukabumi | Rp2.562.434 |
Kota Tasikmalaya | Rp2.363.389 |
Kabupaten Bekasi | Rp4.791.843 |
Kabupaten Kuningan | Rp1.908.102 |
Kabupaten Garut | Rp1.975.220 |
Kabupaten Majalengka | Rp2.027.619 |
Kabupaten Cirebon | Rp2.279.982 |
Kabupaten Bogor | Rp4.217.206 |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.326.772 |
Kabupaten Ciamis | Rp1.897.867 |
Kabupaten Pangandaran | Rp1.884.364 |
Kabupaten Indramayu | Rp2.391.567 |
Kota Banjar | Rp1.852.099 |
Kabupaten Cianjur | Rp2.699.814 |
Kabupaten Sumedang | Rp3.241.929 |
Kota Cimahi | Rp3.272.668 |
Kota Depok | Rp4.377.231 |
Kota Bogor | Rp4.330.249 |
Kabupaten Sukabumi | Rp3.125.444 |
Kota Bekasi | Rp4.816.921 |
Kabupaten Karawang | Rp4.798.312 |
Kabupaten Purwakarta | Rp4.173.568 |
Kabupaten Subang | Rp3.064.218 |
Sesuai dengan isi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021, Gaji UMR Kota Bandung naik menjadi Rp3.774.860. Dengan nominal ini, artinya UMR/UMK Kota Bandung naik 32 Ribu dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp3.742.276.
Walaupun kenaikannya sebesar 32 Ribu, namun kenaikan ini sudah termasuk kenaikan rata UMR 2022 se Indonesia. Karena memang rata rata naiknya sekitar 1%-an, dan Kota bandung 0.87%, jadi masih rata rata.
Ini juga sudah termasuk beruntung, pasalnya di beberapa daerah malah tidak mendapat jatah naik. Contohnya Kabupaten Tangerang yang masih sama dengan tahun 2021.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Secara Undang Undang, UMR diperoleh dari angka KHL. Kalau Anda tidak tahu KHL, maka akan saya jelaskan sedikit. KHL adalah Kehidupan Hidup Layak, apa maksudnya ? Maksudnya adalah nantinya semua kebutuhan pokok buruh selama sebulan akan dihitung, mulai dari makanan hingga tempat tinggal akan dihitung semua.
Nah setelah ketemu angka, maka itulah KHL. Nah, KHL ini nantinya akan diserahkan ke Gubernur untuk diresmikan sebagai UMR. Lalu tugas siapa yang menghitung KHL ? Tugas menghitung KHL dilakukan oleh Badan Pengupahan Provinsi yang dibentuk dari beberapa elemen terkait seperti pemerintah, pengusaha, buruh, akademis dan lain lain.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 tahun 2000. Yang Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Lalu untuk masalah penetapan besaran UMR/UMK, akan dilandaskan dengan UU Cipta Kerja yang diresmikan tahun 2020. UU Cipta kerja merupakan UU Ketenagakerjaan.
Baca Juga
UMR Kabupaten Karawang Terbaru
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menetapkan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ternyata juga ditetapkan oleh Gubernur berbarengan dengan penetapan UMP.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima dan tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 3.7 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4 – 4.5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan dan uang lembur. Atau bisa hanya akan mendapat upah cuma 3.6 juta. Apabila Anda mendapatkan potongan seperti bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan jika si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Kota Bandung, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .