Gaji UMR Kepulauan Yapen-Usai mendapat pendidikan selama dua belas tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum ump / umk / umr . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka besaran gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, asalkan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.

Lalu, apabila Anda sedang mencari informasi mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Kepulauan Yapen

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawannya.

Tak hanya itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kabupaten. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.

Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun pada akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK

Penjabat yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 –  4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapat upah cuma 3.9 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi pekerja yang mendapat gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kepulauan Yapen, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .