Gaji UMR Kepulauan Sula-Setelah memperoleh pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan yang gaji minimum ump / umk / umr . Bahkan kalau dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.
Karena UMR adalah upah minimum yang berlaku, maka nominal upah yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan syarat tertentu.
Lalu, apabila kamu sedang mencari info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan listnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Kepulauan Sula 2022 Terupdate
KABUPATEN / KOTA | UMR UMK 2021 (IKUT UMP) | UMR UMK 2022 (IKUT UMP) |
Kabupaten Kepulauan Sula | Rp 2.721.530 | Rp 2.862.231 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawannya.
Tak hanya itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.
Meski UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini jelas disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di putuskan berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di wilayah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, undang undang tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi jadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Nominal UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menentukan dan mengeluarkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan pendapat dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan memperoleh penghasilan cuma 3.8 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.
Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi karyawan yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah merupakan gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Kepulauan Sula, semoga bermanfaat dan terimakasih telah berkunjung di besargaji.com .