Gaji UMR Karo-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja di perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Atau lebih bagus dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.
Karena UMR merupakan upah minimum yang telah ditentukan, maka nominal gaji yang didapat tentu bisa melebihi, asalkan memperoleh beragam tunjangan dengan syarat tertentu.
Nah apabila kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2021, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.
Gaji UMR Di Karo 2021 Terbaru
Wilayah Kabupaten / Kota | UMR UMK 2021 |
Karo | Rp 3,070,354 |
Deli Serdang | Rp 3,188,592 |
Kota Medan | Rp 3,222,556 |
Kota Binjai | Rp 2,614,781 |
Asahan | Rp 2,504,195 |
Humbang Hasundutan | Rp 2,524,032 |
Dairi | Rp 2,814,734 |
Labuhan Batu | Rp 2,895,289 |
Labuhanbatu Utara | Rp 2,869,292 |
Labuhanbatu Selatan | Rp 2,930,970 |
Langkat | Rp 2,710,988 |
Nias | Rp 2,560,336 |
Kota Padang Sidempuan | Rp 2,676,209 |
Kota Pematang Siantar | Rp 2,501,519 |
Samosir | Rp 2,648,577 |
Batubara | Rp 3,191,570 |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,822,425 |
Tapanuli Selatan | Rp 2,903,042 |
Toba Samosir | Rp 2,668,614 |
Tapanuli Utara | Rp 2,542,836 |
Tapanuli Tengah | Rp 2,830,884 |
Gunung Sitoli | Rp 2,668,614 |
Padang Lawas | Rp 2,735,827 |
Padang Lawas Utara | Rp 2,767,784 |
Tebing Tinggi | Rp 2,767,874 |
Serdang Bedagai | Rp 2,869,291 |
Mandailing Natal | Rp 2,691,808 |
Kota Sibolga | Rp 3,003,922 |
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan menjadi acuan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawannya.
Selain itu, setiap kota juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.
Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya gaji karyawan perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan pekerjaan apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di tetapkan berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari info mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di wilayah tersebut.
Baru nanti, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.
Dan dalam proses penentuan tersebut selalu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.
Penjabat Yang Menentukan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.
UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan mendapatkan penghasilan cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.
Oleh sebab itu, UMR bisa dibilang bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi buruh yang memperoleh gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan mendapat masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan kontrak kerja.
Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Karo, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .