Gaji UMR Jeneponto 2022 Terupdate

Gaji UMR Jeneponto-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu mimpi terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari ump yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah apabila kamu sedang mencari info tentang gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Jeneponto 2021 2022 Terbaru

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawannya.

Tak hanya itu, setiap kota juga memiliki standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tentukan oleh pihak terkait berbeda beda berdasar tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Baca Juga : UMR Luwu Utara | UMR Pangkajene | UMR Luwu 2022

Meski UMR dijadikan sebagai landasan. Tak selamanya gaji buruh perbulannya akan mendapat upah sebesar itu. Ini jelas tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan pengusaha untuk membayar upahi karyawannya.

Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari tahu mengenai harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang diperlukan oleh para Karyawan di daerah tersebut.

Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk ditetapkan melalui Undang Undang untuk nantinya akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Lalu dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Nominal UMR / UMP / UMK

Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Sedangkan Untuk UMK ditentukan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari penjabat terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan kamu tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang berlaku. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.

Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.2 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.5 – 5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga kamu akan memperoleh gaji cuma 3.8 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah penghasilan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Baca Juga : Gaji UMR Selayar | Gaji UMR Bantaeng | UMR Barru

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi buruh yang menerima gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Baca Juga : Gaji PT Pos Indonesia | Gaji PT Brantas Abipraya

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr kabupaten Jeneponto, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .