Gaji UMR Kota Jayapura 2022 Ter update

Gaji UMR Jayapura-Usai mendapat pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan dengan gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR merupakan upah minimum yang berlaku, maka nominal gaji yang diperoleh tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat berbagai tunjangan dengan persyaratan tertentu.

Nah jika kamu sedang mencari mengenai info mengenai gaji umr di seluruh Indonesia terupdate tahun 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Kota Jayapura 2022 Terupdate

UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, sehingga UMR akan dijadikan acuan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah pada karyawan mereka.

Selain itu, setiap kabupaten juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Hal ini tentu Disebabkan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pemerintah berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai acuan. Tak selamanya upah karyawan perbulannya akan memperoleh gaji sebesar itu. Ini tentu tergantung dengan profesi apa yang di kerjakan oleh buruh, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Lalu membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari anggota survey tersebut adalah akan mencari informasi perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di wilayah tersebut.

Baru nanti, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Lalu setelah menemukan besaranya akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK

Orang yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP adalah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih

Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misalkan saja ada orang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga Anda akan memperoleh gaji cuma 3.8 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.

Oleh sebab itu, UMR bisa dikatakan bukanlah pendapatan bersih bagi setiap buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

Masa Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR

Bagi buruh yang menerima gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya mereka akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, maka kemungkinan ia hanya akan mendapat 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan upah berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal seratus juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi buruh yang masih lajang dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian informasi mengenai gaji umr Kota Jayapura, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .