Gaji UMR Jayapura- Usai acara kelulusan SMK / SMA, para lulusan baru siap untuk mencari kerja. Mereka akan berlomba lomba mencari informasi mengenai gaji UMR, informasi perusahaan, hingga ada yang mencari sanak saudara yang kira kira sudah bekerja untuk diikuti.
Nah ngomongin soal gaji UMR, apakah kalian tahu berapa gaji UMR daerah Anda ? Jika belum, kebetulan sekali admin bakalan membahas soal gaji UMR Jayapura 2022.
Semua akan dibahas tuntas disini, oke langsung saja.
Gaji UMR Jayapura 2022
Sesuai keputusan Gubernur Papua dan tim terkait, maka besaran UMR Jayapura mengalami kenaikan sebesar 45 Ribu menjadi Rp3.561.932. Berikut detail nya :
| KABUPATEN / KOTA | UMR UMK 2021 (IKUT UMP) | UMR UMK 2022 (IKUT UMP) |
|---|---|---|
| Kabupaten Jayapura | Rp3.516.700 | Rp3.561.932 |
UMR merupakan kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan dijadikan landasan dasar oleh perusahaan untuk memberikan upah pada karyawan mereka.
Namun, tentunya setiap wilayah juga mempunyai standar gaji UMR yang berbeda. Persoalan ini tentu dikarenakan oleh penetapan besar gaji UMR didasarkan KHL yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi suatu daerah.
Misalnya saja UMK Jayapura yang sebesar Rp3.561.932 tentu akan berbeda nominal nya dengan wilayah lain. Seperti dengan wilayah Sorong yang hanya Rp3.200.000 atau wilayah Taliabu yang sebesar Rp2.862.231.
Artikel Lainnya
Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di kutip dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam kota. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, buruh, akademisi dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang nanti meninjau langsung di lapangan.
Tugas dari tim survey tersebut adalah akan menggali informasi mengenai harga makanan, pakaian, tempat tinggal,dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para Karyawan untuk 1 bulan.
Baru setelah itu, anggota tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besarannya, akan langsung diserahkan ke gubernur untuk disahkan dan diumumkan secara resmi.
Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia
Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun pada akhirnya, undang undang tersebut diganti dengan Permenaker No 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama jadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti, bereformasi menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten. Dan sekarang yang berlaku adalah UU Cipta Kerja.
Penjabat Yang Memutuskan Besaran UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk mengesahkan KHL.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapatan bersih adalah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun pendapatan Anda tentu dapat berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.4 – 4.8 juta. Jika ia mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan skill. Atau bisa juga Anda akan memperoleh penghasilan cuma 3.8 juta. Apabila Anda mendapatkan berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, dll.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi buruh yang memperoleh gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun kontrak kerja. Dan apabila si karyawan memiliki kinerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak membayarkan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Jayapura, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
