Gaji UMR Jakarta 2022 – Penetapan UMR se Indonesia tahun 2022 telah dilakukan. Namun hasilnya terasa agak Ngap bagi karyawan. Soalnya rata rata kenaikan hanya dibawah 2%. Ada yang naik 0.8%, 1%, dan sebagainya. Intinya kenaikan untuk tahun ini memang sedikit.
Ini juga terjadi pada gaji UMR Jakarta yang awalnya naik hanya 0,85% dan kemudian direvisi Gubernur Jakarata menjadi 5,1%. Ini juga merupakan kenaikan UMR yang paling tinggi daripada daerah lain di Indonesia yang rata2 naik hanya 1.09%.
Lalu berapa nominal akhir UMR Jakarta ?
Gaji UMR Di Jakarta 2022 Terbaru
Sesuai Keputusan Gubernur Jakarta No. 1517 tahun 2021 Mengenai Upah, Gaji UMR Jakarta 2022 direvisi dan ditetapkan menjadi Rp4.641.854. Ini berarti naik 5.1% (Naik 225Ribu) dari tahun sebelumnya yang hanya Rp4.416.186.
Dalam proses penetapan UMR/UMP DKI Jakarta ini memang sedikit dramatis. Pasalnya Gubernur Anis Baswedan menjadi satu satunya Gubernur yang merevisi UMP di tahun 2022. Apalagi revisi yang dilakukan agak telat, mengingat di lakukan pada 16 Desember 2021 atau setengah bulan lagi sampai akan diberlakukan.
Tapi ini menjadi angin yang cukup segar bagi para buruh di Kawasan DKI, soalnya revisi yang dilakukan sang Gubernur cukup tinggi. Dari 0.85% menjadi 5.1%.
Aspek Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia
Di lansir dalam situs Wikipedia, pengukuhan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya yaitu pertama tama anggota DPD yang terdiri atas birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama melakukan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan mencari tahu perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lain. Kebutuhan ini dimaksud untuk 1 Bulan.
Baru kemudian, tim tersebut akan menghitung secara akurat mengenai berapa KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan angka, akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan.
Dan dalam hal ini, setelah ditetapkan maka pemerintah terkait akan diberi waktu untuk merevisi keputusannya dalam beberapa hari sebelum UMR diberlakukan.
Baca Juga
Landasan UU Untuk Penetapan UMR Jakarta
Sesuai Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan kalau Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.
Namun akhirnya, UU tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker Nomor 226 tahun 2000. Yang mana maksudnya adalah UMR level 1 mendapat perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah jadi UMK atau upah minimum kota / kabupaten.
Dan dalam penentuan upahnya didasarkan kepada PP No 36 Tahun 2021 (Turunan UU Cipta Kerja yang telah diresmikan tahun 2020 ).
Penjabat Yang Menentukan Besar UMR / UMP / UMK
Penjabat yang memiliki hak menentukan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah membentuk tim untuk mengesahkan KHL. Dalam hal penetapan UMP Jakarta 2022, maka Gubernur Anis Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jakarta No. 1517 tahun 2021 mengenai UMP/UMK Jakarta.
UMR Bukan Pendapatan Bersih
Arti dari UMR Bukan Pendapan bersih ialah meski gaji Kamu adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari besaran UMR yang telah disahkan. Ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang Anda terima maupun tunjangan apa saja yang kamu peroleh.
Misal saja ada orang dengan gaji UMR 4.6 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.9 – 5.5 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 4.3 juta. Jika Anda mendapatkan berbagai potongan seperti pajak penghasilan, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dll.
Kontrak Kerja Bagi Buruh Bergaji UMR
Bagi buruh yang mendapat gaji UMR di sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan jika si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang mumpuni, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.
Sebaliknya jika si karyawan berkelakukan tidak baik dan kerja dengan malas, tidak menutup kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.
Sanksi Bagi Pihak Yang Tidak Melaksanakan Pengupahan Berdasar UMP / UMK
Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari satu sampai empat dan denda minimal seratus juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya kontrak kerja 0-12 bulan.
Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Jakarta Barat, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .
