Gaji UMR Halmahera Utara-Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, tentu keinginan terbesar bagi seseorang adalah bekerja pada perusahaan yang gaji minimum umr / umk / ump . Bahkan kalau bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari umr yang sedang berlaku.

Karena UMR adalah upah minimum yang telah ditentukan, maka nominal gaji yang didapat tentu bisa melebihi, dengan catatan mendapat beragam tunjangan dengan syarat tertentu.

Nah apabila Anda sedang mencari info mengenai gaji umr di Indonesia terbaru tahun 2021 2022, maka besargaji.com akan memberikan daftarnya secara lengkap untuk Anda.

Gaji UMR Di Halmahera Utara 2021 2022

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional, oleh karena itu UMR akan menjadi landasan dasar oleh perusahaan untuk menetapkan upah kepada karyawannya.

Selain itu, setiap wilayah juga mempunyai standar Upah UMR yang berbeda. Hal ini tentu dikarenakan oleh penetapan besaran gaji UMR yang tetapkan oleh pihak terkait berbeda beda berdasarkan tingkat ekonomi dalam suatu kota tersebut.

Walaupun UMR dijadikan sebagai patokan. Tak selamanya upah buruh perbulannya akan memperoleh uang sebesar itu. Ini tentu disesuaikan dengan profesi apa yang di kerjakan oleh karyawan, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya.

Hal Yang Menentukan Penetapan UMR di Indonesia

Di kutip dalam situs Wikipedia, penetapan Upah Minimum Regional ( UMR ) di atur berdasarkan KHL dalam suatu wilayah. Prosesnya adalah pertama tama anggota DPD yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha akan bersama sama mengadakan rapat. Kemudian membentuk tim survey yang akan meninjau langsung di lapangan.

Tugas dari tim survey tersebut adalah akan mencari info perihal harga makanan, pakaian, atau kebutuhan lainya yang dibutuhkan oleh para buruh di daerah tersebut.

Baru kemudian, tim tersebut akan melakukan perhitungan secara akurat mengenai besaran KHL ( Kehidupan Hidup layak ). Kemudian setelah menemukan besaranya akan langsung dikirimkan ke gubernur untuk disahkan melalui Undang Undang untuk nanti akan dipatuhi oleh pengusaha dan buruh tanpa terkecuali.

Landasan UU Untuk Penetapan UMR di Indonesia

Berdasarkan Permenaker RI tahun 1999 yang menyatakan bahwa Upah Minimum Regional ( UMR ) terbagi menjadi 2 jenis. Yang Pertama UMR tingkat 1, tingkatnya di Provinsi. Lalu UMR Tingkat 2 , tingkatnya kabupaten / kota.

Namun akhirnya, aturan tersebut dirubah lagi ke dalam Permenaker tenaga kerja nomor 226 tahun 2000. Yang mana Isinya menyatakan UMR level 1 mengalami perubahan nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berubah menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

Dan dalam proses penetapan tersebut selalu dilakukan dengan cara survey yang dilakukan tiap tahun mengenai perkembangan ekonomi dan tingkat KHL ( Kehidupan Hidup Layak ) dalam kota tersebut.

Penjabat Yang Memutuskan Besar UMR / UMP / UMK

Orang yang berhak menetapkan dan mengesahkan besaran UMP ialah gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi yang telah memilih tim untuk menentukan KHL. Sedangkan Untuk UMK disahkan oleh Bupati yang berwenang, yang mana merupakan usulan dari badan terkait yang menangani masalah besaran UMK.

UMR Bukan Pendapatan Bersih Bulanan

Maksud dari UMR Bukan Pendapan bersih adalah meski gaji Anda adalah sesuai UMR, namun penghasilan kamu tentu bisa saja berbeda dari nominal UMR yang telah disahkan. Hal ini karena tergantung biaya potongan apa saja yang kamu terima maupun tunjangan apa saja yang Anda peroleh.

Misalkan saja seseorang dengan gaji UMR 4.1 Juta, bisa saja mendapatkan gaji sampai 4.3 – 4.7 juta. Jika ia memperoleh tunjangan transportasi dan tunjangan keahlian. Atau bisa juga kamu akan mendapatkan upah cuma 3.9 juta. Jika Anda memperoleh berbagai potongan seperti bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pajak penghasilan dll.

Oleh karena itu, UMR bisa dibilang bukanlah penghasilan bersih bagi setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kontrak Kerja Bagi Karyawan Bergaji UMR

Bagi buruh yang memperoleh gaji UMR pada sebuah perusahaan. Biasanya akan memperoleh masa kerja atau yang biasa di sebut kontrak kerja. Umumnya buruh akan mendapat 1 – 2 tahun masa kerja. Dan apabila si karyawan memiliki etos kerja yang bagus dengan skill yang handal, maka akan memperoleh perpanjangan masa kerja.

Sebaliknya jika si buruh berkelakukan tidak baik dan kerja seenaknya, maka kemungkinan ia hanya akan memperoleh 1 kali kontrak kerja tanpa perpanjangan lagi.

Sanksi Bagi Pelanggar Yang Tidak Mematuhi Pengupahan Berdasar UMP / UMK

Sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. Bagi pegusaha yang tidak memberikan gaji berdasar ketentuan UMP, maka akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi berupa penjara dari 1 – 4 tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal empat ratus juta. UMP yang ditetapkan pemerintah adalah upah pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.

Demikian info mengenai gaji umr kabupaten Halmahera Utara, semoga bermanfaat dan terimakasih telah membaca di besargaji.com .